Wakil Bupati Tana Tidung Tandatangani MoU Penurunan Stunting Bersama PLHL dan GIZ

TIDENG PALE –Pemerintah Kabupaten Tana Tidung bersama Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL) dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menggelar Workshop Multi-Stakeholder Partnership (MSP) bertema “Pengembangan Implementasi MSP dalam Upaya Penurunan Stunting di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025”, bertempat di ruang rapat Bappeda Kabupaten Tana Tidung, pada Senin (13/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perangkat daerah, perwakilan desa, dan lembaga mitra pembangunan yang bersama-sama merumuskan rencana kerja terpadu dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Tana Tidung.

Hasil dari workshop tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan PLHL dan GIZ. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Tana Tidung, Sabri, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tana Tidung.

Program kolaboratif ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah bersama TP PKK dan mitra pembangunan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan nomor tiga, yaitu “Kehidupan Sehat dan Sejahtera.”

Pada tahap awal, kegiatan difokuskan di empat desa di Kecamatan Betayau, yakni Desa Kujau, Bebakung, Priuk, dan Mendupo. Program ini menitikberatkan pada edukasi gizi, peningkatan akses terhadap pangan bergizi, serta pencegahan faktor risiko stunting, termasuk pernikahan dini dan kurangnya pemberian ASI eksklusif.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sabri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi lintas sektor yang telah terjalin.

“Masalah stunting bukan hanya soal gizi, tetapi juga tentang masa depan anak-anak kita. Melalui kerja sama ini, kita berharap upaya yang dilakukan dapat berkelanjutan dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dengan terjalinnya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, PLHL, dan GIZ, diharapkan program penurunan stunting di daerah dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan, serta menjadi model kolaborasi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. ***