BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui sinergi bersama DPRD. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bulungan dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2026, Senin (6/4/2026) di Ruang Sidang Datu Adil.
Rapat paripurna yang berlangsung khidmat tersebut menjadi momentum penting dalam proses pembentukan regulasi daerah yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat. Dalam keterangannya, Wakil Bupati Kilat menyampaikan apresiasi tinggi atas berbagai masukan konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum, saran, dan masukan terhadap tujuh Raperda yang diajukan,” ujarnya.
Menurutnya, pandangan umum yang disampaikan mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun pemerintahan yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bulungan.
“Setiap masukan, kritik, dan saran merupakan bagian penting dalam penyempurnaan substansi Raperda agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas, implementatif, dan berpihak kepada masyarakat,” tegas Kilat.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Daerah menerima seluruh masukan tersebut secara terbuka dan akan menyiapkan jawaban resmi pada agenda rapat paripurna berikutnya. “Pada prinsipnya, kami menerima seluruh pandangan fraksi dan akan menindaklanjutinya dalam pembahasan lanjutan agar Raperda ini dapat diselesaikan secara komprehensif, cermat, dan tepat waktu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kilat berharap seluruh Raperda yang dibahas dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang memberikan kepastian hukum serta manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami berharap pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dapat berjalan optimal sehingga menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bulungan,” katanya. (*)
