SAMARINDA – Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda, H. Saefudin Zuhri, SE, MM menegaskan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) berbasis kelurahan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan sebagai strategi menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Samarinda.
Hal itu disampaikan Wawali saat membuka kegiatan Sosialisasi Integrasi BUMRT Tahun 2025 yang digelar di Arutala Ballroom Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda, Senin (29/12/2025) siang.
Dalam sambutannya, Saefudin Zuhri menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyadari BUMRT berbasis kelurahan merupakan inovasi ekonomi kerakyatan yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan BUMRT selama ini tidak hanya menopang usaha kecil di tingkat RT, tetapi juga mencerminkan kuatnya semangat gotong royong warga Samarinda dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional maupun global.
Namun demikian, Wawali menegaskan bahwa tantangan ketenagakerjaan saat ini menuntut BUMRT untuk tidak lagi berorientasi pada aktivitas ekonomi semata. BUMRT harus terintegrasi secara sistematis dengan sektor ketenagakerjaan, agar mampu menyerap tenaga kerja lokal secara efektif dan berkelanjutan.
“Integrasi ini menjadi penting, karena persoalan pengangguran membutuhkan terobosan kebijakan yang dekat dengan masyarakat, adaptif, dan berbasis wilayah terkecil, yakni RT,” tegasnya.
Menurut Saefudin, BUMRT harus berevolusi menjadi instrumen pembangunan manusia yang holistik. Setiap RT tidak hanya menghasilkan produk ekonomi, tetapi juga mencetak tenaga kerja berkualitas yang siap bersaing di dunia kerja.
Melalui konsep BUMRT berbasis kelurahan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, Pemkot Samarinda ingin menghadirkan BUMRT sebagai wadah penampungan sementara maupun permanen bagi pencari kerja, khususnya lulusan SMA dan SMK. BUMRT juga diarahkan menjadi sarana peningkatan kompetensi, pengembangan usaha, serta jembatan menuju dunia kerja formal maupun wirausaha mandiri.
Wawali menegaskan bahwa kebijakan ini bukan membentuk BUMRT baru, melainkan memperkuat BUMRT yang telah ada melalui penambahan fungsi ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda akan berperan aktif sebagai pendamping, mulai dari fasilitasi pelatihan berbasis kompetensi, penguatan tata kelola, hingga pembukaan akses penempatan kerja.
“Kita tidak ingin ada warga yang mencari kerja hanya menunggu dalam ketidakpastian. Mereka harus diarahkan, dibina, dan diberdayakan melalui BUMRT di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Saefudin juga menekankan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, RT, dunia usaha, dunia industri, serta seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap kegiatan sosialisasi ini menjadi ruang penyamaan persepsi dan penguatan komitmen bersama.
Lebih lanjut, Wawali menyebut program ini sejalan dengan arah pembangunan Kota Samarinda periode 2025–2029, khususnya komitmen untuk melanjutkan dan menuntaskan penguatan BUMRT serta menurunkan angka pengangguran secara inklusif dan berkelanjutan.
“Saya mengapresiasi Disnaker Kota Samarinda beserta seluruh tim. Semoga program ini segera direalisasikan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda sebagai harapan bangsa,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Samarinda, Hj. Yuyum Puspitaningrum, AP, M.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa persoalan ketenagakerjaan menuntut penanganan yang terintegrasi. Kegiatan sosialisasi ini diikuti 200 peserta yang terdiri dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
“BUMRT tidak hanya berorientasi pada usaha ekonomi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan, peningkatan kompetensi, serta jembatan transisi menuju dunia kerja dan wirausaha,” ujar Yuyum. *
