Menteri ATR/BPN Sebut 2.086 Hektare Lahan di IKN Masih Bermasalah

0 0
Read Time:1 Minute, 42 Second

JAKARTA, Teropong Borneo – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, 2.086 hektare (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Ini disebabkan lahan tersebut belum bersertifikat.

Diakuinya, pihaknya sebenarnya sudah siap menerbitkan sertifikat untuk lahan tersebut. Namun, rencana itu terhambat karena berbagai faktor di luar ranah dan wewenang Kementerian ATR/BPN yang hingga kini belum selesai. Di antaranya, proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial.

Dia menegaskan, masalah tersebut harus diselesaikan sebelum sertifikat tanah bisa terbit. AHY menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak otorita IKN, termasuk pemerintah daerah setempat.

”Yang pasti, kita ingin meyakinkan ini bisa terus berjalan dan jangan sampai ada hak-hak masyarakat yang dikorbankan,” ujarnya di Jakarta kemarin (16/4).

Penyelesaian masalah 2.086 ha lahan di IKN itu sebelumnya juga telah disinggung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja ke IKN pada akhir Februari lalu. AHY pun menyampaikan komitmennya dalam membangun ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu.

Pada tahap awal pembangunan, dia menjanjikan, kementeriannya akan fokus menangani masalah pertanahan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Kemudian, pada rapat kerja nasional bulan lalu, AHY menjelaskan bahwa kementeriannya telah menyelesaikan sembilan rencana detail tata ruang (RDTR) IKN. Selain itu, 10 dari 21 paket pengadaan tanah juga telah tuntas dikerjakan. Sehingga total progres pengadaan paket tanah di IKN yang telah diselesaikan Kementerian ATR/BPN mencapai 80 persen.

Terkait masalah 2.086 ha lahan di IKN itu, dia menyebutkan bahwa sebagian lahan tersebut masih diduduki atau dimiliki oleh masyarakat. Sehingga, statusnya belum clean and clear.

Pada bagian lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, progres pembangunan rumah tapak untuk para menteri di IKN sudah mencapai 80 persen. Dari total 36 unit rumah, empat unit telah rampung dan sisanya tinggal finishing.

”Pembangunan seluruh unit rumah tapak jabatan menteri di IKN ditargetkan selesai pada Juli tahun ini,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk pembangunan 12 tower hunian ASN di IKN, sebanyak 9 tower sudah topping off sebelum libur Lebaran. Ditargetkan, pembangunan rampung Juli. (*)

By Admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%