TANA PASER (Teropong Borneo) – Pemkab Paser serius mempersiapkan pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP) di akhir 2024 ini. Hal ini dibuktikan dengan tindak lanjut rapat yang dipimpin Bupati Paser Fahmi Fadli setelah kunjungan ke MPP di Kabupaten Badung, Bali akhir Mei lalu.
Bupati Fahmi mengundang seluruh instansi di luar Pemkab Paser yang bakal memiliki layanan di MPP ini, seperti Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kantor Keimigrasian, dan layanan publik pemerintah daerah lainnya. Rapat ini digelar di ruang rapat Sadurengas, Rabu (19/6).
Fahmi juga menghadirkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Paser. Hal ini bertujuan agar saat bangunan MPP selesai semua sudah saling kenal. MPP adalah instruksi presiden yang harus dilaksanakan. MPP bertujuan mengintegrasikan pelayanan, kecepatan, kemudahan dan jangkauan pelayanan, serta meningkatkan daya saing daerah.
“Mall Pelayanan Publik di Paser Insyaallah fisiknya selesai akhir 2024 nanti,” kata Fahmi sambil menjelaskan kekurangan dalam persiapan pembangunan pelayanan MPP bisa sambil jalan dilengkapi.
Ia pun berpesan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Paser untuk berkoordinasi dengan baik dengan instansi yang akan mengisi gerai di MPP. Sebab, tidak mudah menyatukan persepsi banyak pihak, dan pasti ada gesekan kepentingan dan ego sektoral.
“Kita harus bersinergi agar MPP ini bisa berjalan di Paser. Pemkab Paser akan mendukung sepenuhnya sarana dan prasarana. Tinggal dari SDM masing-masing dinas dan kementerian lembaga,” kata Fahmi.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Paser Toto Ifrianto menyampaikan ada 45 gerai layanan yang rencananya dibuka di MPP Kabupaten Paser. Meskipun tidak bisa semuanya langsung namun akan dilakukan secara bertahap.
Selain gerai layanan instansi, ada juga layanan publik seperti ATM center, kafetaria, mini market dan smoking area. Menurutnya, pada hari jadi Kabupaten Paser 29 Desember 2024 nanti rencananya beroperasi.
Toto mencotohkan layanan dari imigrasi jika sudah buka di MPP, saat musim haji sangat diperlukan. Sebab, bisa memangkas waktu dan biaya dalam satu tempat. Ia melanjutkan, tim percepatan MPP saat ini sudah dibentuk. Mereka akan melakukan rapat selanjutnya untuk mempersiapkan agar lebih matang. Dalam rapat ini tiap instansi menyampaikan usulannya agar bisa beroperasi.
Mayoritas usulan adalah terkait jaringan server pusat yang dimiliki masing-masing instansi. Seperti Kantor Keimigrasian, mereka servernya harus terkoneksi dengan kantor pusat. Begitu juga pelayanan dari Polres untuk SIM dan surat lainnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Paser Arief Rahman mengakui urusan server ini idealnya memang harus terintegrasi untuk masing-masing OPD. Jika memerlukan banyak server, tentu tidak bisa diintegrasikan. Arief mencontohkan di Kota Tangerang, tidak semua bisa terintegrasi. Tapi ada beberapa layanan yang bisa terintegrasi. “Ini bisa kita ikuti perlahan,” katanya.
Lokasi MPP Paser ini nantinya ada di kawasan perkantoran di kilometer 5. Bangunannya sudah berdiri, tinggal penyelesaian akhir bangunan beserta isi bangunan. Luas gedungnya yaitu 7.400 meter persegi dengan dua lantai. #
Editor Sb.