SAMARINDA – Di balik keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengingatkan bahwa tantangan pengelolaan keuangan justru semakin kompleks. Terutama dengan meningkatnya peran Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hasanuddin menyambut positif pencapaian tersebut, namun menegaskan bahwa raihan WTP bukanlah titik akhir. Melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. “Prestasi ini patut diapresiasi, tetapi jangan sampai membuat kita terlena. Justru dalam kondisi percepatan pembangunan seperti saat ini, kita dituntut untuk memperkuat sistem keuangan yang adaptif dan akuntabel,” ujarnya, Jumat (23/5/2025).
Menurutnya, tekanan fiskal dan tingginya intensitas pembangunan terkait IKN menuntut pemerintah daerah untuk lebih sigap dalam menyusun dan mengeksekusi anggaran secara tepat guna. Hal ini mencakup efisiensi belanja, ketepatan sasaran program, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Hasanuddin juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat masih adanya 27 temuan dan 63 rekomendasi atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim Tahun 2024. “WTP bukan berarti tanpa catatan. Justru itu menjadi sinyal bahwa masih ada celah yang perlu diperbaiki. Kita butuh sistem pengelolaan yang tidak hanya patuh aturan, tapi juga mampu mendukung kebijakan strategis daerah,” jelasnya.
DPRD, lanjut Hasanuddin, akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ia menilai, dalam konteks pembangunan IKN, setiap kebijakan anggaran harus dipertimbangkan secara matang karena akan berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Terutama bagi daerah yang kini berada di jantung proyek pemindahan ibu kota, kredibilitas pengelolaan anggaran akan menjadi sorotan,” tambahnya.
Komitmen DPRD Kaltim, kata Hasanuddin, adalah mendorong perbaikan berkelanjutan agar predikat WTP benar-benar mencerminkan keuangan daerah yang sehat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar capaian administratif.(red)
