SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bergerak cepat merespons kenaikan inflasi daerah yang mencapai 3,42 persen atau berada pada kategori ‘lampu kuning’.
Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, SE, MM langsung menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperkuat langkah intervensi, termasuk pelaksanaan operasi pasar secara masif guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan Saefuddin Zuhri saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Ruang Rapat Wawali di Kantor Balai Kota Samarinda, Senin (22/6/2026) pagi. Rakor nasional tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjeb) Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Drs Tomsi Tohir, M.Si.
“Inflasi adalah tanggung jawab bersama. Seluruh OPD harus bergerak sesuai tugas dan kewenangannya serta memperkuat sinergi untuk segera menurunkan angka inflasi,” tegas Saefuddin Zuhri.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, Bulog, BPS, pimpinan BUMD dan BUMN, serta kepala perangkat daerah terkait.
Berdasarkan data terbaru, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Di antaranya cabai merah, bawang merah, bawang putih, ikan tongkol, dan ikan layang.
Menyikapi kondisi tersebut, Saefuddin Zuhri meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan dukungan maksimal kepada petani lokal guna meningkatkan produksi cabai di Samarinda.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus mengurangi tekanan harga di pasar.
Untuk komoditas bawang merah dan bawang putih yang masih bergantung pada pasokan luar daerah, Saefuddin menegaskan pentingnya pengawasan rantai distribusi dan kelancaran transportasi agar pasokan tetap terjaga dan harga tidak mengalami lonjakan. “Karena pasokan berasal dari luar daerah, pengendalian distribusi dan transportasi menjadi fokus utama agar harga tetap stabil,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Saefuddin Zuhri juga memastikan ketersediaan cadangan pangan daerah. Berdasarkan laporan Perum Bulog Samarinda, stok beras medium saat ini mencapai 5.000 ton dan minyak goreng sebanyak 50.000 liter. Ketersediaan tersebut dinilai cukup untuk mendukung stabilitas pasokan pangan masyarakat.
Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga terus memperkuat sinergi melalui program Gelar Pangan Nusantara (GPN).
Selama Juni 2026, program tersebut telah dilaksanakan sebanyak empat kali untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Memasuki Juli 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berencana menyalurkan bantuan kerawanan pangan kepada 420 kepala keluarga.
Menanggapi hal itu, Saefuddin menegaskan pentingnya validasi data agar bantuan tepat sasaran. “Pastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Lakukan verifikasi langsung di lapangan agar tidak terjadi kesalahan penyaluran,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, S.Sos, M.Si mengingatkan bahwa inflasi 3,42 persen harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah.
“Posisi inflasi kita sudah berada pada lampu kuning. Karena itu, OPD terkait harus segera menyusun langkah konkret dan menjadwalkan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga komoditas,” ujarnya.
Melalui penguatan operasi pasar, pengendalian distribusi, dukungan terhadap petani lokal, serta sinergi lintas sektor, Pemkot Samarinda optimistis mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan melindungi daya beli masyarakat. (Her).
