Indeks Reformasi Birokrasi di Bulungan Meningkat

BULUNGAN – Bupati Bulungan melalui Sekretaris Daerah, Risdianto, S.Pi, M.Si menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap perangkat daerah di mana tahun ini hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan naik dari predikat CC (cukup memadai) ke B (baik). Begitu pula dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mendapat predikat B.

Sekretaris Daerah Risdianto, S.Pi, M.Si, “Saya berharap, hasil evaluasi dari KemenPAN RB ini dapat menjadi motivasi seluruh organisasi perangkat daerah, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan instansi masing-masing,” ucapnya dalam kegiatan penyerahan hasil evaluasi SAKIP di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati pada Jumat (9/12).

Disebutkan, peningkatan kinerja salah satunya dengan membedah pohon kinerja dan cascading atau penjabaran serta penyelarasan kinerja dan target kinerja setiap OPD, agar sinkron dengan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan, rencana strategis atau renstra dan indikator kinerja utama pada setiap OPD.

“Saya mengingatkan bahwa nilai SAKIP dari masing-masing OPD akan menjadi salah satu penilaian kinerja secara berjenjang terhadap OPD,” tandasnya. Dilanjutkan, Pemkab Bulungan juga akan bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi.

Dipaparkan, SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Yaitu birokrasi yang sederhana dan bersih dari korupsi, di mana fokus reformasi birokrasi tematik yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi inklusif serta digitalisasi administrasi pemerintahan yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia.

“Birokrasi yang efektif serta ASN yang berkelas dunia merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan 5 prioritas kerja pemerintah Indonesia,” imbuhnya.

Prioritas tersebut yaitu pembangunan sdm, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Fokus reformasi birokrasi tematik ini sejalan dengan visi dan misi daerah Kabupaten Bulungan.

“Saya minta dukungan dan kerjasama seluruh ASM, seluruh organisasi perangkat daerah Pemkab Bulungan untuk terus berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya,” pesannya.

Hal tersebut demi tercapainya good governance dan clean government atau pemerintahan yang baik dan bersih, yang akan bermuara kepada kepuasan dan kesejahteraan masyarakat Bulungan.

Bupati melalui Sekda juga menyerahkan penghargaan laporan hasil evaluasi SAKIP OPD tahun 2022 kepada 10 OPD dengan nilai tertinggi, di mana predikat tertinggi sebesar 86.71 diraih Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Bulungan. (admin-TB-HMS)