BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat koordinasi dengan para pengembang perumahan guna memastikan kelancaran pelayanan perizinan sekaligus menekan potensi dampak lingkungan, terutama banjir.
Upaya ini dilakukan melalui forum silaturahmi dan diskusi terbuka yang melibatkan pemangku kepentingan sektor properti, diauditorium balai kota, Rabu (6/5/2026).
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan, komunikasi menjadi kunci utama dalam menghindari hambatan birokrasi. Pemerintah, kata dia, berkomitmen memberikan pelayanan yang transparan dan cepat, sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar tidak ada keterlambatan dalam proses perizinan.
“Kami membuka ruang dialog agar tidak terjadi miskomunikasi. Kadang pengembang merasa berkasnya sudah lengkap, padahal masih ada yang perlu dilengkapi. Di sinilah pentingnya koordinasi antara dinas dan pelaku usaha,” ujarnya.
Ia menegaskan, tidak ada niat dari pemerintah untuk memperlambat proses usaha. Justru, sinkronisasi ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif di Balikpapan.
Selain perizinan, isu pengendalian banjir menjadi perhatian utama. Sebagai kota dengan karakteristik tadah hujan, Balikpapan menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan air permukaan. Untuk itu, pemerintah mewajibkan setiap pengembang perumahan komersial membangun bak penampungan air sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali).
“Bak air ini bukan sekadar tandon. Fungsinya untuk menampung air hujan agar bisa dimanfaatkan sekaligus mengurangi limpasan air ke wilayah rendah. Ini bagian dari tanggung jawab jangka panjang,” jelasnya.
Dampak Lingkungan Diperhatikan
Menurutnya, pembangunan perumahan tidak bisa hanya berorientasi pada kebutuhan hunian semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Tanpa perencanaan yang matang, risiko banjir di kawasan hilir akan semakin besar.
Melalui forum ini, pemerintah juga menampung berbagai masukan, kritik, serta ide dari pengembang. Sinergi tersebut diharapkan melahirkan solusi bersama dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan pertumbuhan kota yang pesat.
Pendekatan kolaboratif ini menjadi cerminan bahwa pembangunan kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat. Dalam harmoni antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, Balikpapan berupaya menjaga keseimbangan demi masa depan yang berkelanjutan.
Sebab pada akhirnya, kota yang baik bukan hanya yang tumbuh cepat, tetapi yang mampu merawat kehidupan di dalamnya seperti cinta yang bijak: tidak sekadar membangun, tetapi juga menjaga, merawat, dan memikirkan hari esok.(***)
