SAMARINDA – Komando Resor Militer (Korem) 091/Aji Surya Natakesuma menegaskan komitmennya mengawal penertiban aktivitas pertambangan dan perkebunan ilegal di Kalimantan yang selama ini dinilai menjadi sumber kebocoran besar kekayaan negara. Hal itu disampaikan Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul dalam dialog terbuka bersama wartawan di Aula Wira Yudha Korem 091/ASN, Samarinda, (29/1/2026) siang.
Dikatakannya, pemerintah pusat saat ini serius membenahi tata kelola sumber daya alam melalui pembentukan sejumlah satuan tugas, seperti Satgas Hutan, Satgas Sawit, dan Satgas Minerba. Langkah tersebut dilakukan karena sektor pertambangan dan kehutanan dinilai rawan praktik ilegal dan korupsi yang merugikan negara.
“Presiden melihat banyak kebocoran negara dari sektor pertambangan. Ini tidak memberi manfaat optimal bagi ekonomi nasional. Karena itu sekarang dilakukan penertiban secara serius,” ujarnya.
Dalam proses tersebut, TNI berperan melakukan pendampingan terhadap aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan, seperti kepolisian dan kejaksaan. Menurut Anggara, sebagai satuan teritorial, TNI memahami kondisi wilayah sehingga pendampingan ini dinilai penting agar penertiban berjalan efektif.
“Kami tidak mengambil alih kewenangan hukum. TNI mendampingi aparat penegak hukum agar kegiatan ilegal ini bisa segera dihentikan,” katanya.
Ia mencontohkan, penertiban perkebunan sawit dan aktivitas minerba ilegal di Kalimantan saat ini sudah berjalan dan sebagian aset telah disita negara. Anggara optimistis langkah tersebut akan berdampak pada perbaikan tata kelola dan menekan kebocoran kekayaan negara ke depan.
Menjawab pertanyaan soal potensi keterlibatan oknum, termasuk dari institusi TNI, Anggara menegaskan tidak ada toleransi. Setiap dugaan keterlibatan akan diproses sesuai hukum sepanjang didukung bukti yang kuat. “Kalau ada oknum, dari mana pun, termasuk TNI, pasti diproses. Tapi jangan fitnah. Harus berdasarkan pembuktian,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin menilai dialog tersebut penting sebagai ruang pertukaran informasi antara TNI dan pers. Ia menyebut peran pers dibutuhkan untuk mengawal isu-isu strategis, termasuk penertiban aktivitas ilegal dan percepatan pembangunan di daerah.
“Informasi yang disampaikan ini penting untuk diketahui publik. Pers punya peran mengawal dan menyampaikan kepada masyarakat agar proses penertiban berjalan transparan,” katanya. *
