Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Disetujui

1 0
Read Time:1 Minute, 46 Second

BULUNGAN, teropongborneo.my.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2023 Kabupaten Bulungan telah disetujui oleh Legislatif Kabupaten Bulungan, pada Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun 2024, pada Selasa (2/7/2024).

Tentu persetujuan tersebut telah melalui pembahasan dan disepakati oleh badan anggara (Banggar) bersama tim anggaran Kabupaten Bulungan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Bulungann Syarwani. S.Pd, M.Si  berkesempatan menerima berkas hasil pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.

Ketua DPRD Bulungan Kilat Amd, di dampingi Wakilnya H. Hamka memberikan apresiasi kepada  Pemerintah Kabupaten Bulungan yang sudah menyampaikan Raperda secara tepat waktu. Tindakan tersebut bentuk realisasi UU No 9 tahun 2015 dan PP No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan uang daerah.

“Terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan yang sudah tepat waktu dalam menyampaikan Raperda tahun 2023, atau paling lambing enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” tutur Ketua DPRD Bulungan.

Selanjutnya Ketua DPRD Bulungan Kilat Amd menyampaikan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk rancangan peraturan daerah, telah disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara.

“Sehingga telah memenuhi aspek normatif, kepatuhan, dan kewajaran. Mengingat Kabupaten Bulungan berhasil mempertahankan penghargaan opini wajar tanpa batas (WTP). Capaian tersebut sangat memberikan pengaruh dasar penyusunan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023”.

Sementara Bupati Bulungan, Syarwani mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota DPRD Bulungan atas kerja keras serta sumbangan pemikiran yang konstruktif, sehingga Raperda ini dapat dibahas dan diselesaikan tepat waktu.

“Keputusan bersama antar DPRD dan Pemda Bulungan ini telah melalui tahapan mekanisme dan tata tertib DPRD serta telah sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, antar lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Syarwani

Kemudian, untuk saran dan masukan yang telah disampaikan melalui pendapat akhir oleh masing-masing fraksi, merupakan catatan penting bagi Pemda Bulungan dalam pelaksanaan pembangunan di Bulungan pada tahun. anggaran berjalan 2024. “Banyak saran dan masukan yang disampaikan, Salah satunya, terkait pelayanan masyarakat. Begitu juga dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bulungan serta komitmen untuk melakukan penataan para pelaku UMKM. (adv)

By Admin.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%