1
0
TANA TIDUNG – Mewakili Bupati KTT Ibrahim Ali, SK dari KLHK diterima langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman KTT di Gedung Manggala Wana Bakti Kementerian LHK di Jakarta. SK diserahkan oleh Staf wakil menteri KLHK Aloe Dohong.
Adapun SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berisikan tentang Penetapam Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung atas nama Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara seluas 404,42 HA (Empat Ratus Empat koma Empat Puluh Dua Hektar), selain itu Surat Keputusan tersebut sebagai dasar dalam pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.
Kadis PUPR Perkim KTT, Hadi Aryanto mengatakan SK yang diserahkan ke Pemda Tana Tidung yakni SK tentang Penetapan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi untuk Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung atas nama Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara seluas 404,42 hektar.
“Surat Keputusan tersebut sebagai dasar dalam pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung. Tahapan ini sudah kita lalui semua yang terakhir Alhamdulillah kita sudah menerima SK pelepasan kawasan hutan tertanggal 18 April 2023,” dan Hadi menegaskan dengan keluarnya SK ini Pemda Tana Tidung memiliki dasar dan sudah bisa membangun sesuai dengan kemampuan dan tahapan – tahapan lebih lanjut.
“Jadi kita sudah bisa menggarap secara keseluruhan (Lahan Puspem),”Terkait dengan luasan yang sebelumnya 405 hektar menjadi 404,42 hektar, Hadi menjelaskan bahwa ada perbedaan alat yang digunakan untuk mengukur ada perbedaan akurasi.
“Kalau yang sebelumnya 405 ha tapi yang di SK 404, 42 ha, jadi memang ada alat untuk mengukur akurasinya ada perbedaan karena ada penyesuaian di lapangan pada saat pengukuran berkurang sedikit karena penarikan garis,” pungkasnya. (admin-TB)
