TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan tiga layanan digital terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan sekaligus mempermudah akses pelayanan bagi aparatur dan masyarakat. Ketiga layanan tersebut meliputi Portal Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Portal Layanan Publik, serta sistem Single Sign-On (SSO).
Pengembangan ketiga layanan tersebut dibahas dalam Workshop Aplikasi Portal Layanan TIK, Layanan Publik dan SSO Provinsi Kaltara yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna lantai 1 Gedung Gadis, Rabu (4/11).
Kegiatan itu dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., mewakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M.
Dalam sambutan Sekprov yang dibacakannya, Iskandar menyampaikan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, terpadu dan berorientasi pada masyarakat.
Menurutnya, penerapan teknologi di Kaltara harus mampu menjawab tantangan geografis daerah yang memiliki wilayah perbatasan, pedalaman, serta kondisi akses yang beragam.
“Karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, tetapi juga dari kemudahan, kecepatan, keamanan, dan keterjangkauan layanan,” kata Iskandar.
Ia menjelaskan, selama ini masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan layanan digital pemerintahan. Di antaranya permohonan layanan TIK yang masih disampaikan melalui berbagai saluran, informasi pelayanan publik yang tersebar di sejumlah situs, serta banyaknya akun dan kata sandi yang harus dikelola aparatur.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kaltara mengembangkan tiga layanan digital yang saling mendukung.
Pertama, Portal Layanan TIK yang menjadi sarana terpadu bagi perangkat daerah untuk mengajukan, mengelola, dan memantau kebutuhan layanan teknologi informasi. Portal ini juga mendukung pemutakhiran data sistem elektronik dan penataan pengembangan aplikasi pemerintahan.
Kedua, Portal Layanan Publik yang disiapkan untuk mengintegrasikan informasi dan akses berbagai layanan pemerintah. Melalui portal ini, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan mudah dipahami.
Ketiga, sistem Single Sign-On (SSO) yang memungkinkan aparatur mengakses berbagai aplikasi pemerintahan melalui satu sistem identitas digital secara terpusat. Penerapan sistem ini diharapkan dapat menyederhanakan akses, meningkatkan efisiensi kerja, sekaligus memperkuat keamanan informasi.
“Ketiga layanan ini diharapkan dapat membuat pekerjaan pemerintahan lebih tertib, memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan, serta meningkatkan keamanan sistem informasi,” ujar Iskandar.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta seluruh perangkat daerah berperan aktif menyukseskan penerapan ketiga layanan digital tersebut.
Ia menegaskan, mulai 4 November 2026, seluruh permohonan layanan TIK harus disampaikan melalui portal yang telah disediakan, termasuk pengajuan rekomendasi pembangunan dan pengembangan aplikasi sesuai ketentuan.
Selain itu, pemutakhiran data sistem elektronik dan subdomain harus dilakukan secara berkala. Perangkat daerah juga diminta menertibkan sistem yang sudah tidak digunakan.
Untuk Portal Layanan Publik, informasi dari perangkat daerah harus dilengkapi secara akurat dan mudah dipahami. Dua layanan prioritas diminta diselesaikan pada hari pelaksanaan workshop, sedangkan layanan lainnya ditargetkan rampung paling lambat 13 November 2026.
Sementara itu, pemetaan dan pendaftaran aplikasi untuk integrasi SSO gelombang pertama ditargetkan selesai paling lambat 30 November 2026.y
Iskandar turut meminta kepala perangkat daerah memberikan dukungan kepada pengelola TIK serta memperkuat koordinasi dengan DKISP Kaltara agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai target.
“Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kualitas data, komitmen pimpinan, kedisiplinan pengelola sistem, dan kemauan kita untuk bekerja secara terintegrasi,” tutupnya. (dkisp)
