TANJUNG SELOR– DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kaltara ke-14 Tahun dengan membawa tema “Ekonomi Tumbuh Semua Berdaya” di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Sabtu, (24/10/2026)
Rapat paripurna yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM., dan didampingi Wakil Ketua DPRD, H. Muhammad Nasir, SE.,MM.,CSL., dan Wakil Ketua DPRD, H. Muddain, ST., serta dihadiri Anggota DPRD.
Rapat tersebut juga dihadiri Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, perwakilan kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Utara, jajaran pemerintah daerah, serta undangan lainnya.
Sidang paripurna tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan pembangunan Kalimantan Utara sejak dimekarkan dari Kalimantan Timur pada 22 April 2013, dan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi disahkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada 25 Oktober 2012.
Dalam momentum bersejarah tersebut, perjalanan provinsi Kalimantan Utara selama 14 tahun menjadi refleksi bersama atas berbagai capaian pembangunan sekaligus tantangan yang masih harus diselesaikan.
Gubernur Kalimantan Utara mengatakan, peringatan HUT Kaltara tahun ini dilaksanakan dengan pendekatan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya sebagai bentuk empati, keprihatinan, dan solidaritas terhadap kondisi kabut asap yang melanda sebagian wilayah Kalimantan.
Dalam kesempatan itu, Zainal memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Kaltara pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 4,96 persen. Sementara itu, secara kumulatif pada semester I 2026 dibandingkan semester I 2025, ekonomi Kaltara tumbuh sebesar 5,09 persen.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Kaltara pada triwulan II 2026 juga tercatat mencapai Rp42,47 triliun. Capaian tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang terus berkembang.
Di bidang tata kelola keuangan, Kaltara kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesi (RI). Capaian tersebut menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut.
Zainal juga menyoroti inovasi Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara (SINERGI Kaltara) serta penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA) sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mengembangkan inovasi dan mengoptimalkan potensi daerah.
Zainal juga dalam pidatonya menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus berbenah dan berinovasi agar hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk hingga ke pelosok desa.
Rapat Paripurna ditutup dengan pemotongan tumpeng dan nasi rasul sebagai simbol kebersamaan dalam keberagaman sekaligus mempererat sinergi antara Pemprov Kaltara dan DPRD Kaltara.
Penyerahan secara simbolis dilakukan Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., kepada Gubernur Zainal. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltara menyerahkan tumpeng kepada Sekprov Denny, disertai jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat. (Adv).
