Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan akan tetap membongkar lapak puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kawasan Pasar Klandasan, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan Haemusri Umar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan untuk menampung para PKL agar tetap bisa berjualan.
“Lokasinya di samping kelurahan itu, memang petak yang disediakan kondisinya memang belum begitu bagus tapi saya akan perbaiki dahulu, baru mereka akan masuk,” kata Haemusri, Senin (3/7/2023).
Hingga saat ini para PKL kuliner yang tercatat mencapai 37 pedagang, belum bisa berjualan karena lapaknya ditutup oleh ahli waris yang menuntut ganti rugi lahan ke Pemkot Balikpapan.
Terkait rencana relokasi tersebut, Haemusri menyampaikan, untuk sementara kebijakan pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pedagang. Sebagai alternatif seandainya lapak mereka dibongkar.
“Sepanjang para pedagang tersebut punya SIPTB (surat izin penempatan tempat berjualan, Red), maka pedagang tersebut kita akan prioritaskan untuk mencarikan alternatif lokasi penjualannya.
Kemudian alternatif yang kedua terkait dengan PKL, kalau dia punya surat PKL binaan kawasan 1 dan 2 Pasar Klandasan, yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Dinas zaman dulu akan saya fasilitasi,” ucapnya.
Dan memastikan, lapak PKL Kuliner yang ada saat ini, pasti akan bongkar sebagai bagian dari kegiatan renovasi bangunan pasar.
“Pertimbangannya, karena pemerintah sedang membangun pasar klandasan petak A dan B, nanti pada tahun 2024 pasti pengembangannya ke Petak C Petak D dan pastinya nanti akan ke kawasan kuliner,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, dirinya akan mengajukan dalam anggaran untuk perbaikan lapak PKL Kuliner yang akan ditempati pedagang pada pembahasan APBD Perubahan 2023 ini.
Total anggaran yang diajukan untuk menyediakan lapak pengganti bagi para PKL Kuliner tersebut tercatat mencapai Rp 400 juta.
“APBD Perubahan tahun ini, untuk bisa melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di kawasan Pasar klandasan tersebut, apabila memang dilakukan pembongkaran kita bisa merekomendasikan 37 PKL agar bisa masuk ke kawasan yang sudah kita siapkan.
Dan memang lahan yang ada saat ini dianggap tidak representatif oleh para PKL,” ungkapnya. (*)
By: admin-TB.
