BULUNGAN – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menerima laporan hasil pemeriksaan kinerja terinci pembinaan dan pengelolaan BUMD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tahun 2021 sampai dengan semester I tahun 2022 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara, Ruben Artia Lumbantoruan, SE, Ak, M.Si pada Selasa (20/12).
Bupati mengungkapkan, hasil pemeriksaan menjadi salah satu pedoman agar kinerja dan hasil kinerja BUMD lebih meningkat. “Terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jangan sampai keberadaan BUMD justru memberikan dampak yang kurang baik terhadap APBD kabupaten baik dalam realisasi kinerja maupun realisasi keuangan,” terangnya.
Dijelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, tujuan pendirian BUMD yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta memperoleh laba dan atau keuntungan. “Hasil pemeriksaan ini akan ditindaklanjuti perangkat daerah terkait terutama jajaran direksi BUMD Kabupaten Bulungan,” tandasnya.
Diingatkan pula untuk segenap jajaran BUMD Bulungan agar melakukan tata kelola dan manajemen perusahaan yang baik, untuk meminimalkan resiko yang bisa memberikan kerugian bagi perusahaan.
Kemudian menyusun skenario pengembangan perusahaan berdasarkan faktor-faktor kunci, yang berpengaruh pada pengembangan daya saing BUMD sebagai perusahaan, menyusun rencana kerja anggaran perusahaan yang ditujukan pada investasi strategis dan pengembangan usaha yang memiliki prospek baik, meminimalkan biaya dan operasi yang tidak efisien untuk mengontrol kualitas dan lebih memprioritaskan usaha-usaha yang produktif.
“Serta mendorong manajemen perusahaan BUMD, untuk bisa lebih berkembang, dan mampu menghadapi perkembangan kondisi persaingan usaha yang semakin kompleks,” pesannya.
Selain BUMD Bulungan, BPK RI Perwakilan Kaltara juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BUMD Pemerintah Kota Tarakan dan instansi terkait lainnya. (admin-TB/HMS)