JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik culas yang merugikan keuangan negara. Dalam waktu dekat, Kemenkeu akan melakukan operasi besar-besaran untuk menangkapi sejumlah mafia penyelundupan yang beroperasi di berbagai sektor strategis.
Berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/10), Menkeu Purbaya secara lugas menyebut bahwa pihaknya telah mengantongi nama-nama para pelaku. “Mafia ini bergerak di sektor-sektor krusial seperti tekstil dan baja. Semua nama sudah kita kantongi. Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses duluan,” tegas Purbaya, mengisyaratkan bahwa tindakan hukum akan segera diluncurkan.
Langkah ini diambil sebagai respons atas praktik merugikan seperti under invoicing dan penyelundupan yang menyebabkan kebocoran pendapatan negara. Meskipun belum merinci jumlah kerugian yang dialami negara, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa penindakan ini adalah bagian dari upaya komprehensif untuk mengamankan keuangan negara dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Fokus utama pemerintah adalah menutup semua celah kebocoran di sektor-sektor tersebut.
Inisiatif pemberantasan mafia tidak hanya menyasar pihak eksternal. Menkeu juga menegaskan bahwa proses pembersihan internal Kemenkeu sedang berjalan intensif. Hal ini khususnya difokuskan pada dua instansi yang berhadapan langsung dengan penerimaan negara: Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Untuk mendukung langkah pembersihan ini dan melibatkan peran aktif masyarakat, Menkeu Purbaya meluncurkan layanan aduan khusus bernama “Lapor Pak Purbaya”. Layanan ini berbasis WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. “Masyarakat sekarang bisa langsung melaporkan kasus-kasus terkait pajak dan bea cukai, termasuk adanya indikasi petugas nakal yang terlibat dalam praktik curang,” ujar Purbaya.
Peluncuran layanan ini menunjukkan komitmen Kemenkeu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menutup kebocoran baik dari sisi eksternal melalui penangkapan mafia, maupun dari sisi internal melalui pembersihan birokrasi, pemerintah optimis dapat mengoptimalkan pendapatan negara dan memastikan anggaran dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. red.
