SAMARINDA — Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun menegaskan proyek perubahan yang dirancang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus memberi dampak nyata bagi pemerintahan dan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Andi Harun setelah mendengarkan presentasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tahun 2026 yang diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, ST, M.Si, bersama lima pejabat eselon IIb lainnya, Kamis (27/8/2026) sore.
Kelima pejabat tersebut yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Hj. Yuyum Puspitaningrum, MH, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Mochammad Arif Surochman, S.STP, MH, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Fiona Citrayani, S.STP, MM, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cahya Ernawan, Ak., M.Si, serta Kepala Badan Kesbangpol Yosua Laden, S.STP, M.Si.
Menurut Andi Harun, proyek perubahan tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan persyaratan akademik dalam pelatihan kepemimpinan. Sebagai pejabat utama di lingkungan Pemkot Samarinda, setiap peserta dituntut menghadirkan inovasi yang mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Saya memandang perlu mengetahui proyek perubahan dari masing-masing bapak ibu sekalian yang menjadi pejabat utama. Jadi proyek perubahan bapak ibu tidak hanya sekadar memenuhi syarat pelatihan kepemimpinan, tetapi menjadi instrumen nyata untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dengan pendekatan yang baik,” tegas Andi Harun.
Ia meminta setiap proyek perubahan berangkat dari persoalan strategis yang benar-benar dihadapi organisasi. Solusi yang ditawarkan juga harus realistis, dapat dilaksanakan, serta memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Andi Harun mengingatkan, gagasan yang ideal tidak akan berarti jika tidak mampu diimplementasikan. Karena itu, setiap inovasi harus diuji dari sisi manfaat dan dampaknya, baik terhadap organisasi maupun masyarakat.
“Inovasi bapak ibu sekalian juga harus sejalan dengan visi pembangunan kota,” imbuhnya.
Bagi Andi Harun, PKN harus menjadi ruang untuk melahirkan pemimpin yang tidak hanya mampu menyusun gagasan, tetapi juga menghadirkan perubahan. Proyek perubahan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan Kota Samarinda. (HER/*).
