TARAKAN – Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Keputusan ini diperoleh usai Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Kota Tarakan pada tanggal 27 Desember 2022, yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., secara aklamasi menyetujui Raperda yang diajukan.
Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Kota Tarakan sehingga Raperda ini dapat diproses dan disetujui. Pengajuan Raperda ini sendiri merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mengingat telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Guna meningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas serta fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan pengharmonisasian peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah ada dengan peraturan perundang-undangan terbaru,” terangnya.
Senada dengan keputusan DPRD, Ia pun secara resmi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tarakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk menjadi Peraturan Daerah. (admin-TB).
