Pengembangan Bahan Bakar Nabati, Kaltim Punya Potensi 7,8 Juta Ton Biomassa

0 0
Read Time:3 Minute, 52 Second

SALAH satu arah kebijakan pengelolaan sumber daya ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yakni mencakup pemenuhan keperluan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT). Salah satunya dilakukan melalui pengembangan bahan bakar nabati (BBN) secara bertahap melalui produksi biodiesel dan green fuel.

Pemerintah pun pada 2023 mulai menjalankan program pencampuran bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel berbasis minyak sawit ke minyak solar sebesar 35 persen (B35). Proyek itu diklaim bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam pengembangan biodiesel. Adapun implementasi dari program B35 sejatinya sudah dilakukan sejak 1 Februari 2023. Namun, implementasinya secara penuh baru dilakukan pada 1 Agustus 2023.

Untuk Kaltim, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Munawwar melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Sonny Widyagara menjelaskan, sejak pemerintah menjalankan program B30, sebenarnya sudah banyak pabrik di Kaltim khususnya pengolahan sawit yang memanfaatkannya meski secara internal untuk produksi mereka. “Potensinya sangat besar. Kami melihat pabrik sawit di Kaltim sudah pakai biomassa tetapi untuk pemakaian sendiri di boiler mereka,” ungkap Sonny.

Lanjut dia, pun sudah ada beberapa perusahaan yang menggunakan biomassa sebagai salah satu sumber kelistrikan untuk dijual ke PLN. Kendati demikian, Sonny menyebut, investasi di sektor ini masih cukup minim dibandingkan dengan pembangkit listrik dengan energi non-terbarukan milik swasta lainnya.

“Itu barangkali karena menyangkut harga beli dari PLN ya. Di sisi lain, pemanfaatan biomassa ini masih dianggap sebagai kelebihan produk yang dihasilkan perusahaan sawit itu,” ujarnya.

Untuk B35, Sonny menyebut, sebagai bentuk mandatory pemerintah, di Kaltim dimulai dari salah satu perusahaan batu bara di Kutai Timur pada akhir 2023. Namun, pada dasarnya, penerapan B35, kata dia, akan benar-benar diimplementasikan begitu target B30 yang ditetapkan pemerintah telah terpenuhi. “Jadi, misalkan tahun lalu sudah produksi sekian juta B30 dari target. Nah tahun ini dihabiskan dulu. Baru B35 diimplementasikan,” ujarnya.

Serupa dengan program B30, dari sisi potensi program B35 dengan bahan sawit di Kaltim sangat besar. Bahkan dari produksi TBS yang dihasilkan dari perkebunan sawit di Kaltim yang mencapai 19 juta ton per tahun pada 2022 lalu, ada potensi untuk biomassa mencapai 7,8 juta ton. “Itu masih kotor. Karena ada yang disebut land application. Ada yang disebar di kebun-kebun mereka biomassa ini untuk penggunaan internal,” ungkapnya.

Untuk meningkatkan pemakaian BBN, Dinas ESDM Kaltim tahun ini menjalankan program Amed (Aksi Mandiri Energi Terbarukan). Dengan mandatory saat ini masih dalam penggunaan biofuel, maka pihaknya memberikan ajakan kepada stakeholder utamanya dunia usaha untuk meningkatkan konsumsi penggunaan energi terbarukan.

“Kita mengajak mereka meningkatkan jumlah bauran energi terbarukan. Kita bertemu, temukan titik temu berapa besar energi terbarukan yang bisa digunakan dari total energi yang dikonsumsi selama ini. Tidak ada persentase karena sifatnya ajakan. Pada akhirnya nanti kami berikan penghargaan,” bebernya.

Sonny menyebut, aksi itu bertujuan meningkatkan target pencapaian meningkatkan bauran energi baru terbarukan. Melalui dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Kaltim memiliki target 12,39 persen bauran energi terbarukan di 2025. “Posisinya saat ini sudah 11,44 persen,” ujarnya.

Kementerian Perdagangan memberikan update mengenai pungutan ekspor (PE) untuk periode 16–31 Januari 2024 sebesar USD 774,93/MT (metrik ton). Nilai tersebut meningkat USD 28,24 atau 3,78 persen dari periode 1–15 Januari 2024 yang tercatat USD 746,69/MT.

“Saat ini HR (harga referensi) CPO (crude palm oil) mengalami peningkatan yang menjauhi ambang batas sebesar USD 680 per MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, pemerintah akan mengenakan BK CPO sebesar USD 18 per MT dan PE CPO sebesar USD 75 per MT untuk periode paro kedua Januari 2024,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso.

Menurutnya, peningkatan HR CPO dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain, adanya kenaikan harga minyak mentah dunia dan terkereknya harga minyak nabati lainnya, yaitu minyak kedelai (soy bean oil) karena adanya kekhawatiran penurunan pasokan dari Brasil akibat cuaca kering. Serta, kekhawatiran pengetatan pasokan minyak sawit dari Malaysia dan pelemahan mata uang ringgit terhadap dolar Amerika Serikat.

Sementara itu, pemerintah telah meluncurkan bursa CPO alias minyak kelapa sawit. Bursa itu diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai penentu harga minyak kelapa sawit dunia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, ekspor CPO Indonesia pada 2022 mencapai hampir 47 juta ton dengan nilai USD 29,62 miliar. Meski demikian, RI belum memiliki harga acuan sendiri dan masih dihitung berdasarkan harga dari bursa Rotterdam serta Malaysia. “Diluncurkannya bursa CPO, diharapkan dapat memperkuat kinerja perdagangan minyak kelapa sawit, sehingga terbentuk harga yang transparan, adil, akuntabel dan real time,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendag menyampaikan bahwa pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator. Diharapkan, para pengusaha dapat meramaikan bursa sehingga dapat mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai barometer CPO dunia. ”Kesadaran pengusaha itu penting untuk bersama-sama, sehingga kita yang juara dunia produksi CPO itu yang menjadi rujukan harga dunia,” tuturnya. #

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%