SAMARINDA – tak lagi sebatas isu lingkungan global, tetapi sudah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Cuaca ekstrem, kebakaran hutan, dan banjir dengan intensitas tinggi kini menjadi risiko nyata yang dihadapi banyak kota di Indonesia, termasuk Samarinda.
Dalam situasi tersebut, Walikota Samarinda Andi Harun baru saja diumumkan terpilih sebagai Co-President United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) untuk periode 2025–2027. Penetapan ini menempatkan Samarinda di jajaran kota yang terlibat langsung dalam arah kebijakan kerja sama antar kota di kawasan Asia-Pasifik, khususnya pada isu perubahan iklim, ketahanan lingkungan dan tata kelola kota berkelanjutan.
Dalam forum yang sama, disampaikan pula bahwa sepuluh kota di Indonesia telah menyusun Climate Action Plan (CAP), yakni dokumen rencana aksi iklim berbasis lokal yang disusun secara partisipatif. Inisiatif tersebut dipaparkan dalam Climate Resilience and Innovation Forum (CRIF) yang digelar UCLG ASPAC pada Mei lalu, yang menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan isu iklim ke dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran.
Samarinda menjadi salah satu kota yang telah mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD 2025 untuk pelaksanaan aksi iklim. UCLG ASPAC sendiri dikenal sebagai organisasi yang berperan dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah menuju pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.
Andi Harun menyebut keikutsertaan Samarinda di level internasional tersebut, menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam menghadapi dampak perubahan iklim. “Karena isu perubahan iklim sudah menjadi perhatian dunia. Sehingga kota-kota di seluruh dunia harus berkolaborasi dalam menghadapi tantangan ini,” paparnya.
Ia menjelaskan, peningkatan efek rumah kaca dan anomali cuaca telah menyebabkan kenaikan permukaan air laut serta penurunan permukaan tanah yang menjadi tantangan bagi banyak kota pesisir. Suhu di beberapa wilayah Indonesia bahkan tercatat mencapai 37 hingga 38 derajat celcius, memicu kebakaran hutan dan lahan.
Sementara curah hujan tinggi dengan intensitas 130–150 liter per detik meningkatkan risiko banjir dan longsor, termasuk di Samarinda.“Fenomena anomali ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan lingkungan di Samarinda,” tambahnya.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Pemkot Samarinda disebut terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam merancang langkah adaptasi yang lebih terukur. Program edukasi lingkungan dan peningkatan kesadaran publik juga menjadi bagian dari strategi yang dijalankan.
“Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan kami dalam membangun daya tahan Kota Samarinda terhadap perubahan iklim,” pungkas Andi Harun. ***
