BULUNGAN – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd membuka bimbingan teknis (bimtek) verifikasi penganggaran Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA – PD) di lingkup Pemkab di Aula Benuanta BKPSDM di Jl Agathis, Tanjung Selor pada Selasa pagi (4/8).
Bupati berpesan agar segenap OPD dapat memperhatikan rekomendasi maupun temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
“Saya berpesan agar bimtek ini dapat lebih banyak berinteraksi, bagaimana administrasi dan mekanisme penganggaran agar tidak salah kamar atau salah nomor rekening, menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, termasuk juga mengoptimalkan serta menertibkan aset Pemkab Bulungan,” pesan Bupati.
Kegiatan yang diikuti 32 peserta perwakilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bupati mengingatkan, penyusunan APBD Bulungan merupakan buku besar yang di dalamnya terdiri pendapatan, belanja dan pembiayaan yang berasal dari RKA masing-masing OPD.
“Saya yakin RKA bukan hanya kegiatan yang akan dilaksanakan tapi juga mengkonfirmasi aset yang ada di tiap satuan perangkat daerah. Maka bimtek ini demi menyehatkan laporan administrasi keuangan maupun mekanisme penganggaran kita,” tandasnya.
Bupati melihat kondisi nasional dan global saat ini menyebabkan fluktuasi harga-harga. Bupati berpesan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat memberi “bekal” berupa penetapan Standar Satuan Harga (SSH) sebelum penyusunan RKA masing-masing OPD. Tujuannya agar ketika asistensi anggaran sudah tidak ada hal-hal krusial dalam pembahasan RKA masing-masing OPD.
“Kita berkomitmen akhir November 2026, seluruh tahapan penyusunan APBD Bulungan tahun 2027 sudah tuntas,” ujarnya. Bupati tidak lupa mengingatkan bahwa penyusunan RKA perangkat daerah harus melakukan optimalisasi serta berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *
