0
0
JAKARTA, teropongborneo.my.id – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati pembengkakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 sebesar Rp 609,7 triliun atau setara 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Mulanya, defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% terhadap PDB. Namun, karena realisasi hingga Semester I-2024 defisit mencapai Rp 77,3 triliun, dan prognosa Semester II-2024 akan ada pembengkakan belanja, maka defisit APBN 2024 secara total menjadi makin lebar.
“Apakah laporan realisasi dan prognosis APBN 2024 dapat disetujui dan menjadi kesimpulan Raker Banggar dengan pemerintah dan BI?” kata Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal saat pengambilan keputusan di ruang Banggar, Jakarta, Selasa (9/7/2024) dan dijawab setuju para peserta rapat.
Saat rapat pengambilan keputusan itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN 2024 memang akan banyak terpengaruh oleh kondisi perekonomian global yang masih lemah, tensi geopolitik yang tak kunjung mereda, hingga tren suku bunga acuan di negara-negara maju yang masih akan tinggi dalam jangka waktu yang panjang.
Pada keseluruhan tahun ini, pendapatan negara masih akan tetap sesuai target semula sebesar Rp 2.802,5 triliun, namun belanja negara terkerek naik 2,6% dari target sebelum awal sebesar Rp 3.325,1 triliun menjadi Rp 3.412,2 triliun.
Meski demikian, bengkaknya belanja yang menyebabkan defisit naik Rp 80 triliun hingga akhir 2024 itu Sri Mulyani pastikan tidak akan membuat beban utang ikut naik, karena akan ditambal melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 100 triliun yang dikumpulkan pada 2022-2023. Penerbitan SBN akan dikurangi sebesar Rp 214,6 triliun dari pagu tahun anggaran 2024.
“Maka kami telah menyampaikan di keseluruhan prognosis APBN 2024 akan mengalami kenaikan defisit dan untuk itu akan digunakan SAL tahun sebelumnya Rp 100 triliun, dan tambahan defisit tentu tidak butuh pembiayaan dari SBN sehingga penerbitan SBN bisa ditekan turun,” tegasnya.
Sri Mulyani juga mengatakan, pada Semester II-2024 akan ada beberapa belanja tambahan, seperti belanja bantuan sosial atau bansos beras, daging ayam dan telur yang diperpanjang selama tiga bulan ke depan, yakni Agustus, Oktober, dan Desember. Nilainya Rp 11 triliun.
Adapula tambahan subsidi pupuk, yang nilainya mencapai Rp 24 triliun hingga akhir tahun. Lalu, ada belanja tambahan untuk perpanjangan fasilitas pajak penjualan ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun sebesar Rp 500 miliar.
Hingga adanya tambahan hibah yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Hibah itu berasal dari pemberian Pemerintah Daerah atau Pemda kepada KPU sebesar Rp 32,3 triliun
Sri Mulyani juga memastikan, sepakat bahwa akan ada pelonggaran kebijakan blokir anggaran atau automatic adjustment. Kebijakan blokir anggaran itu akan direlaksasi sesuai pengajuan Kementerian/Lembaga (K/L) dengan tetap memperhatikan urgensinya sehingga masih akan selektif.
“Saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi pegangan kami bendahara negara dalam mengelola keuangan negara. Jadi hasil panja ini telah sesuai dengan apa yang kami sampaikan,” tegas Sri Mulyani.
By Admin.
