0
0
Jakarta, teropongborneo.my.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan aset negara hingga 31 Desember 2023 telah mencapai Rp 13.072,8 triliun. Hal ini diungkapkan dalam pidato tentang Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna ke-20 di hadapan para anggota DPR.
Angka ini naik sekitar 6,06% dari catatan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 12.325,45 triliun berdasarkan data yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 yang telah diaudit.
“Posisi keuangan pemerintah ditunjukkan dalam Neraca per 31 Desember 2023 yang terdiri dari Aset Rp13.072,8 triliun,” kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).
Adapun, Sri Mulyani mengatakan total kewajiban negara per akhir tahun lalu sebesar Rp9.536,7 triliun, dan ekuitas Rp3.536,1 triliun. Kewajiban pemerintah pun naik dibanding catatan pada 2022 yang sebesar Rp 8.920,56 triliun, sedangkan ekuitas naik tipis dari Rp 3.404,89 triliun.
“Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset merupakan pertama kalinya sejak pelaporan keuangan berbasis akrual diterapkan. Hal ini tidak terlepas dari baiknya kinerja penerimaan yang diikuti dengan belanja pemerintah yang juga semakin berkualitas,” tutur Sri Mulyani.
Kemudian, Sri Mulyani juga menyampaikan Laporan Operasional (LO) Tahun 2023 dengan Pendapatan Operasional Rp 3.083,2 triliun dan Beban Operasional Rp 3.111,7 triliun, yang membentuk Defisit dari Kegiatan Operasional Rp28,4 triliun.
Di sisi lain, dia mengungkapkan terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 60,1 triliun, yang membentuk Surplus LO Tahun 2023 sebesar Rp 31,6 triliun. “Surplus LO Tahun 2023 merupakan yang pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual atau sejak laporan operasional mulai disusun pada 2015,” ucap Sri Mulyani.
Laporan Arus Kas Tahun 2023 memberikan informasi mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas negara selama tahun 2023. Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi minus Rp 34,8 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Investasi minus Rp 391,6 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp 445,8 triliun, dan arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp 88,7 triliun.
“Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi yang bernilai negatif mencerminkan upaya Pemerintah untuk melakukan investasi terutama dalam rangka mendukung proyek pembangunan infrastruktur,” tegas Sri Mulyani. (*)
By Admin/YD
