– Lokasi lahan pembangunan Maritim Command Center (MCC) TNI AL yang sempat menuai aksi protes dari masyarakat lantaran klaim lahan akhirnya disikapi dengan dipindahkan. Pemkot Tarakan bersedia menghibahkan seluas keperluan pembangunan yang dimaksud di luar area yang bersengketa dengan warga.
Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan di Kelurahan Pantai Amal Tarakan guna memastikan lokasi pembangunan MCC. “Kita tahu sebelumnya ada lokasi MCC namun ada konflik, jadi kami mencoba melakukan mediasi yakni dengan memindahkan lahan MCC ke lahan Pemda,” tutur Khairul, Selasa (11/10).
Lahan pemda tersebut tepat berada di depan Universitas Borneo Tarakan. Sehingga dengan demikian, Khairul berharap agar program pemerintah pusat khususnya Kemenhan dapat berjalan, dan stabilitas keamanan daat terjaga di Tarakan. Adapun luas lahan yang dihibahkan 9.000 meter persegi. “Tapi mungkin setelah dibangun ada GSB dan GSS, sehingga yang mungkin bisa terpakai nanti sekitar 7.000 meter persegi,” jelas Khairul.
Lokasi MCC ini sangat baik, sebab berada di pinggir jalan. Secara informal, hibah tersebut telah dilakukan pada 11 Oktober 2022. “Karena sudah tertunda dua bulan pembangunan, mungkin mulai besok (hari ini) sudah ada aktivitas di lahan ini. Artinya pembangunan MCC sudah dipindahkan, mudah-mudahan dengan demikian, warga bisa tenang,” harapnya.
Sekretaris Baranahan Kemenhan Republik Indonesia, Brigjen TNI Heru Sudarminto, S.IP, M.Sc, mengatakan bahwa Kemenhan RI menghendaki lahan clean and clear atau bebas dari potensi konflik. Untuk itu pihaknya telah berkomunikasi dengan DPRD dan Wali Kota Tarakan guna mengajukan permohonan hibah sehingga Pemkot Tarakan dan DPRD memberikan persetujuan guna mengalihkan lokasi pembangunan MCC ke depan Universitas Borneo Tarakan. “Kami sangat berterimakasih atas upaya sehingga memberikan kesempatan dalam pembangunan MCC,” kata Haru.
Luasan lahan MCC ini, relatif sama dengan lahan sebelumnya. Bahkan lahan tersebut lebih baik guna menunjang komunikasi radar dan sebagainya. “Semakin tinggi lokasinya, semakin bagus jangkuannya. Lahan ini tertinggi di sini ada 24 mdpl atau di atas permukaan laut,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan Heru, pembangunan MCC tengah disediakan pada 2022, yang dibuka pada 1 Januari dan ditutup 1 Desember 2022. Sehingga dengan demikian terdapat keterlambatan, untuk itu guna mengejar keterlambatan ini lanjut Heru pihaknya akan berupaya agar akhir tahun dapat terselesaikan.
“Pekerjaannya secepatnya, tapi diharapkan selesainya sebelum akhir tahun. Ini masih dalam proses pengerjaan dengan pihak Pemkot Tarakan yang dibantu dengan DPRD, karena semua proses hibah ini menyangkut wilayah,” jelas Heru.
Dalam pembangunan MCC ini dikatakan Heru akan menghabiskan anggaran mencapai Rp 6 miliar lebih. Namun masih membutuhkan perencanaan dan breakdown. “Tapi ini tidak berakhir ditahun sekarang, karena tahun depan ada kelanjutan. Singleyears, tapi kelanjutannya akan tetap diupayakan,” beber Heru.
Dijelaskan Heru, MCC merupakan sarana fasilitas komando untuk bisa memonitor situasi perairan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia. “Kan ada patroli terkoordinir dengan 3 negara, MCC ini bisa membaca seluruh perairan berdasarkan informasi dari satelit radar secara 3 dimensi,” kata Heru.
MCC tak digunakan oleh TNI, namun Polairud, nelayan dan seluruh masyarakat dan instansi yang memiliki kepentingan. Heru berharap secepatnya, tapi prosesnya bergantung pada izin Pemkot Tarakan yang memberi izin kepada pihaknya. Selain Kaltara, MCC juga berada di kawasan Selat Malaka dan sebagainya, Kaltara menjadi salah satu kawasan strategis yang harus memiliki MCC apalagi dengan adanya rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. “Sangat strategis Kaltara ini,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tarakan, Yulius Dinandus, S.T, mengatakan bahwa salah satu fungsi pihaknya ialah menghindari konflik dengan yang terjadi di Tarakan. Dalam hal ini, DPRD terlibat sebab adanya miskomunikasi antara beberapa pihak, yakni Kemenhan, TNI AL dan masyarakat.
“Karena Menhan menempati beberapa titik di Bumi Perkemahan itu karena laporan dari TNI AL bahwa itu milik mereka, clean and clear. Tapi ternyata di pihak lain masyarakat merasa memiliki hak di situ. Akhirnya ditunjukkanlah lapangan golf, tapi ternyata ada beberapa interest yang membuat tidak bisa terjadi karena akses jalan dari Menhan agak sulit. Saya merasa bahwa tugas kami selesai, mudah-mudahan ini dibangun dengan cepat dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Tarakan,” pungkasnya. (admin-TB)
