BULUNGAN – Sekretaris Daerah, Risdianto, S.Pi, M.Si mengikuti rapat paripurna penyampaian pandangan umum anggota dewan lewat fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulungan tahun anggaran 2022 di Ruang Sidang Datu Adil DPRD pada Senin (17/7).
Fraksi-fraksi di DPRD Bulungan secara umum dapat menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 disertai sejumlah catatan.
Fraksi Amanat Keadilan Bintang Pembangunan (AKBP) yang terdiri PAN, PKS, PPP dan PBB menyampaikan apresiasi atas Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2022.
Diingatkan, untuk posisi aset Pemkab sebesar Rp5,8 triliun harus diamankan dan dikelola dengan baik serta dilengkapi bukti-bukti kepemilikan (sertifikat).
Fraksi AKBP menyoroti belanja operasi dan belanja modal yang tidak seimbang, belanja operasi sebesar Rp989 miliar sedangkan belanja modal sebesar Rp325,8 miliar. Porsi belanja modal di tahun-tahun mendatang diminta lebih ditingkatkan.
Kemudian pada 2024, diharapkan alokasi anggaran yang memadai untuk pembinaan, pengembangan SDM, permodalan, pemasaran dan fasilitas sarana usaha UMKM dan koperasi.
Fraksi AKBP juga meminta retribusi perparkiran mulai 2024 tidak dipihakketigakan tetapi dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan ataupun Perusda. Fraksi Demokrat Nasdem dalam pandangan umumnya juga mengapresiasi realisasi APBD 2022 yang mencapai 116,96 persen sebagai komitmen Pemkab menjalankan visi dan misinya.
Namun terkait penganggaran subsidi sebesar Rp500 juta namun realisasnya sebesar Rp0 rupiah serta bantuan sosial yang dianggarkan Rp2,1 miliar yang hanya terealisasi 22,3 persen diminta untuk penjelasannya.
Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) turut mengapresiasi PAD Kabupaten Bulungan tahun 2022 sebesar Rp261,9 miliar. Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan realisasi subsidi dan bantuan sosial serta Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang naik dari tahun sebelumnya.
Fraksi Gerindra juga meminta Pemkab meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta peningkatan jalan di sejumlah kecamatan di Bulungan.
Sedangkan Fraksi Hanura selain menyampaikan apresiasi juga memberikan masukan agar Pemkab mendorong pencapaian program pemerintah pusat melalui Indonesia Terang ke desa-desa yang belum terlayani listrik.
Begitu pula dengan layanan telekomunikasi di daerah yang masih blank spot, serta bantuan beasiswa kepada anak didik di Bulungan dan penertiban kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan berbahaya.
Untuk Fraksi PDIP juga menyampaikan apresiasi atas laporan keuangan Pemkab tahun 2022. Fraksi PDIP mengingatkan, Pemkab memperhatikan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD karena kegiatan yang lambat maka hasil pembangunan juga lambat diterima masyarakat.
Fraksi PDIP juga meminta Pemkab antara lain meningkatkan perhatian kepada UMKM, OPD terkait agar melakukan sensus door to door kepada warga masyarakat yang berhak mendapat bantuan sosial serta menyediakan pemasaran hasil pertanian agar petani mudah menjual hasil pertaniannya. (ADV)
By : Admin.
