SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong perluasan akses keuangan dan peningkatan literasi masyarakat untuk memperkuat kemandirian ekonomi.
Hal ini disampaikan dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mewakili Wali Kota Samarinda, di Atrium Mahakam Utama Big Mall, Jalan Untung Suropati, Samarinda.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Misran Pasaribu; Plt. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Pratama Wibawa; Kabag Ekonomi Kota Samarinda, Nadya Turisna; anggota TWAP, Samsaimun dan Ismono; perwakilan DP2PA Kota Samarinda, Sarifuddin; perwakilan Dinas Sosial; perwakilan BPKAD, H. Aidi; serta Camat Sungai Kunjang, Dwi Siti Nurbaya.
Dalam sambutannya, Misran Pasaribu menyampaikan bahwa Bulan Inklusi Keuangan merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan OJK untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Pada 2026, BIK mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”. Tema ini menegaskan pentingnya pemerataan akses keuangan yang diiringi peningkatan literasi, sehingga masyarakat mampu memanfaatkan berbagai layanan keuangan secara aman, bijak, dan produktif.
Dalam sambutannya, Neneng Chamelia Shanti menyoroti dinamika ekonomi global dan ketidakpastian pasar yang turut menghadirkan tantangan bagi perekonomian daerah maupun rumah tangga.
Kondisi tersebut mempertegas pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, agar tetap stabil dan memiliki daya tahan dalam menghadapi tekanan ekonomi.
“Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong efisiensi tata kelola daerah dan efisiensi ekonomi warga. Melalui digitalisasi transaksi pemerintah, transparansi anggaran, serta optimalisasi pelayanan publik, kita memangkas birokrasi dan biaya transaksi yang tidak perlu,” ujarnya.
Menurutnya, efisiensi tidak sekadar berkaitan dengan penghematan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah maupun masyarakat memberikan nilai tambah dan dampak ekonomi yang maksimal.
Masyarakat juga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi digital, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan layanan teknologi finansial (fintech), untuk mendukung kegiatan usaha dan meningkatkan produktivitas, bukan justru terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan.
Pembukaan BIK 2026 dirangkaikan dengan kegiatan BIMA ETAM (Business Matching dan Edukasi Keuangan). Program ini merupakan bagian dari sinergi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Samarinda bersama OJK dan Bank Indonesia.
Para ibu dari kelompok rentan sosial ekonomi serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menopang perekonomian keluarga. Pemahaman mengenai pengelolaan anggaran, kebiasaan menabung, dan pemanfaatan pembiayaan melalui lembaga resmi dapat membantu keluarga memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mengurangi risiko terjerat masalah keuangan.
Pemanfaatan teknologi keuangan, seperti QRIS dan aplikasi keuangan digital, dinilai memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam melakukan transaksi. Pasar tradisional, pedagang kecil, hingga usaha rumahan kini memiliki peluang untuk bertransaksi secara lebih cepat dan efisien, sekaligus membangun rekam jejak keuangan yang lebih tertata.
Namun, perkembangan teknologi juga perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai keamanan digital dan perlindungan konsumen. Karena itu, sinergi antara Pemkot Samarinda, OJK, Bank Indonesia, kepolisian, dan lembaga jasa keuangan dinilai penting untuk memperluas edukasi kepada masyarakat.
Melalui momentum Bulan Inklusi Keuangan 2026, Pemerintah Kota Samarinda berharap kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Dengan demikian, akses keuangan tidak berhenti pada kepemilikan produk atau layanan semata, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas usaha, ketahanan ekonomi keluarga, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, tutupnya. (*)
