SAMARINDA – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang kerap terjadi, terutama menjelang hari besar keagamaan, kembali memicu sorotan terhadap peran Hiswana Migas. Organisasi ini diharapkan tak hanya mengurus anggotanya, tetapi juga aktif memastikan distribusi energi bersubsidi berjalan lancar dan adil di tengah masyarakat.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Hiswana Migas Samarinda di Hotel Mercure, Rabu (2/7/2025). Dalam sambutannya, ia mengingatkan bahwa Hiswana memiliki tanggung jawab strategis untuk mendukung ketersediaan energi bagi warga.
“Hiswana ini bukan sekadar organisasi pelaku usaha, tapi berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah. Mengurus distribusi energi, baik BBM maupun elpiji, berarti juga menjaga psikologi pasar,” ujar Andi Harun.
Ia menekankan bahwa distribusi energi yang tidak merata dapat memicu persoalan serius, bukan hanya pada kegiatan ekonomi masyarakat tetapi juga stabilitas sosial. Apalagi jika isu kelangkaan berkembang tanpa informasi resmi, masyarakat rentan melakukan pembelian besar-besaran (panic buying) hingga penimbunan.
Andi Harun meminta persoalan kelangkaan tidak dianggap sebagai masalah rutin yang terjadi begitu saja. Jika tak ditangani dengan cara terbuka dan komunikatif, ia menilai hal itu berpotensi menimbulkan keresahan publik yang berdampak pada perekonomian lokal.
“Karena itu, saya minta fungsi komunikasi Hiswana diperkuat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama untuk mengendalikan inflasi daerah, yang salah satunya dipengaruhi oleh pasokan energi rumah tangga. Menurutnya, gangguan pada stok elpiji bersubsidi bisa langsung memukul sektor UMKM dan rumah tangga kecil.
Masalah lain yang kerap disebut sebagai biang kelangkaan adalah lemahnya pengawasan di lapangan dan minimnya sanksi bagi pelanggaran. Situasi ini diperburuk oleh lonjakan permintaan pada hari-hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga nasional.
Andi Harun menekankan, pembinaan internal menjadi kunci agar Hiswana bisa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Ia meminta agar Hiswana Migas berperan lebih aktif menjaga inflasi dan memastikan ketersediaan energi bagi warga.
“Kalau komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat berjalan baik, maka risiko-risiko bisa diminimalkan,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda, Murjani, mengakui bahwa ruang gerak organisasinya terbatas. Hiswana, kata dia, bukan lembaga penegak hukum, melainkan mitra distribusi yang hanya memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan imbauan.
“Kalau ada pelanggaran yang ditemukan, Hiswana hanya bisa memberikan imbauan. Penindakan bukan wewenang kami. Banyak pihak terlibat dalam mata rantai distribusi energi ini, mulai dari Pertamina hingga agen dan pengecer,” jelas Murjani.
Ia menyebut Rakercab tahun ini difokuskan untuk mengevaluasi kinerja pengurus setelah dua tahun berjalan sejak pelantikan pada 2022. Namun ia belum membeberkan hasil evaluasi karena rapat masih berlangsung.
“Kami ingin memperkuat koordinasi agar distribusi di lapangan bisa lebih baik dan tidak terus-menerus menimbulkan keresahan,” pungkasnya. (***)
