BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) menyelenggarakan Rapat Koordinasi bertajuk “Berau Menuju Kabupaten Layak Disabilitas” dengan tema “Melalui Kesepahaman Bersama Menyelaraskan Strategi Mewujudkan Perlindungan Khusus Anak yang Inklusi”, pada 19 Mei 2025 di Ruang Rapat Kakaban Setda Berau.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Staff Ahli Bidang Pemerintahan,Polhum dan Kesra Berau, Drs. Warji, yang hadir mewakili Wakil Bupati Berau. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam membangun Berau sebagai kabupaten yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas, terutama anak-anak.
“Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal yang penting dalam menyatukan visi dan menyusun strategi bersama agar Kabupaten Berau dapat mewujudkan diri sebagai Kabupaten Layak Disabilitas. Keinginan kita Bersama bahwa sebuah Kabupaten yang tidak hanya menghargai keberagaman, tetapi juga memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi setiap warganya untuk berkembang dan berkontribusi.,” ujar nya
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Berau, Rabiatul Islamiah. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun kesepahaman bersama dalam menyusun kebijakan dan program perlindungan khusus anak yang inklusi di Kabupaten Berau.
“Kami ingin memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Untuk itu, strategi dan sinergi antar-stakeholder sangat diperlukan agar program yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan,” jelas Rabiatul Islamiah.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi penyandang disabilitas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta pemerhati anak dan perempuan.
Melalui rapat ini, diharapkan lahirnya sinergi dan kolaborasi yang kuat antar perangkat daerah, lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan. Kita perlu menyatukan langkah dan menyusun strategi yang tepat agar hak-hak penyandang disabilitas dapat dipenuhi, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam kehidupan sosial dan bernegara.
Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang semua anak, khususnya mereka yang memerlukan perlindungan khusus. (***)
