SAMARINDA– Peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan kepastian prosedur, kecepatan penanganan, serta keterbukaan informasi. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Ruang Command Center Diskominfo Kota Samarinda, (20/11/2026).
Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus diskusi untuk menyempurnakan standar pelayanan pada dua bidang, yakni Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi serta Bidang Aplikasi dan Layanan e-Government. Evaluasi dilakukan guna memastikan layanan yang diberikan semakin terukur, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun perangkat daerah.
Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Kepala Diskominfo Kota Samarinda, Dr. Aji Syarif Hidayatullah, S.Sos., M.Psi., menyampaikan bahwa forum konsultasi publik merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan pemerintahan, terutama di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.
Didampingi Sekretaris Diskominfo Kota Samarinda, Suparmin, S.E., M.Eng., yang sekaligus bertindak sebagai moderator, Aji mengatakan forum tersebut tidak hanya menjadi pemenuhan ketentuan regulasi, tetapi juga wadah untuk menyerap masukan dari para pemangku kepentingan.
“Forum ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan ruang dialog yang strategis untuk menyelaraskan ekspektasi dan kebutuhan masyarakat maupun perangkat daerah dengan kemampuan penyelenggaraan layanan kami,” tegasnya.
Aji berharap berbagai kritik, saran, dan masukan yang disampaikan peserta dapat menjadi bahan penyempurnaan standar pelayanan sehingga pelaksanaannya semakin responsif, transparan, dan akuntabel.
Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Diskominfo, Rika Handayani, S.STP., memaparkan capaian pelayanan informasi publik. Hingga Triwulan III 2026, layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dikelola Diskominfo mencatat nilai kepuasan masyarakat sebesar 94,05 dengan kategori sangat baik.
Selain memberikan pelayanan permohonan informasi, Diskominfo juga melakukan pembinaan dan pemantauan keterbukaan informasi publik terhadap sekitar 130 badan publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Dari hasil pemantauan tersebut, sebanyak 107 badan publik telah memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP).
Meski demikian, masih ditemukan sejumlah situs web resmi perangkat daerah yang belum memperbarui informasi secara berkala, bahkan masih menampilkan data tahun 2024. Kondisi ini menjadi perhatian agar setiap perangkat daerah lebih konsisten dalam menjaga kemutakhiran informasi pada portal resminya.
Pada layanan pengaduan masyarakat, Diskominfo turut mengoptimalkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!). Melalui sistem ini, setiap aduan yang masuk diverifikasi dan diteruskan kepada perangkat daerah sesuai kewenangannya. Diskominfo juga memantau perkembangan tindak lanjut pengaduan tersebut.
Sistem ini turut dilengkapi fitur anonim, perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, serta fasilitas untuk memantau status laporan secara mandiri.
Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi dan Layanan e-Government, Rahadi Rizal, S.E., memaparkan standar pelayanan pada sektor aplikasi dan infrastruktur digital pemerintahan. Salah satu layanan yang menjadi perhatian adalah Samarinda Siaga 112.
Layanan kedaruratan tersebut beroperasi selama 24 jam setiap hari dan dapat diakses tanpa biaya panggilan. Dalam standar pelayanannya, Samarinda Siaga 112 menetapkan target waktu tanggap (response time) antara 7 hingga 15 menit.
Untuk mendukung kecepatan penanganan, layanan ini didukung koordinasi dengan armada ambulans serta jejaring relawan yang tersebar di berbagai wilayah Kota Samarinda.
Selain layanan kedaruratan, Diskominfo juga mengatur standar pelayanan pengembangan aplikasi dan penerbitan subdomain samarinda.go.id bagi perangkat daerah.
Setiap usulan pengembangan aplikasi baru harus melalui verifikasi tim teknis Diskominfo. Tahapannya meliputi penerimaan permohonan, analisis kebutuhan bisnis dan teknis, penyusunan dokumen spesifikasi kebutuhan, hingga pengujian aplikasi sebelum dinyatakan siap digunakan.
Hal serupa diterapkan dalam penerbitan subdomain samarinda.go.id. Setiap permohonan terlebih dahulu melalui pemeriksaan kelayakan dan evaluasi teknis untuk menjaga keamanan sistem, efisiensi anggaran, serta keseragaman pengelolaan domain resmi Pemerintah Kota Samarinda.
Diskusi yang dipandu Suparmin kemudian melibatkan perwakilan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Sejumlah aspek menjadi bahan pembahasan, di antaranya penyederhanaan prosedur, kemudahan akses layanan, kejelasan informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan.
Kegiatan diakhiri dengan penyepakatan dan penandatanganan berita acara hasil Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk dokumentasi masukan dan kesepakatan penyempurnaan standar pelayanan Diskominfo Kota Samarinda.
Turut hadir dan menandatangani berita acara, perwakilan Inspektorat Kota Samarinda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, serta Kelurahan Bugis.
Hadir pula unsur akademisi, yakni Ir. Indah Fitri Astuti, S.Kom., Eko Junirianto, S.Kom., M.Cs., Rizky Hajar, dan Joko Iswanto, serta perwakilan awak media.
Melalui forum ini, Diskominfo berharap standar pelayanan yang disusun tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga menjadi acuan peningkatan kualitas layanan informasi, pengaduan, kedaruratan, dan layanan digital pemerintahan agar semakin mudah diakses serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (*)

















