SAMARINDA – Perlindungan dan pemenuhan hak anak terlantar membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, lembaga penegak hukum hingga dunia usaha harus mengambil peran agar anak-anak yang membutuhkan perlindungan mendapatkan hak dasar dan perhatian yang semestinya.
Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, serta Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Timur tentang “Pemenuhan Hak-Hak bagi Anak-Anak Terlantar”, Selasa (17/11/2026) pagi.
Wali Kota Samarinda Dr. H. Andi Harun turut hadir sekaligus menandatangani kesepakatan tersebut bersama para kepala daerah dan perwakilan lembaga terkait. Kegiatan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda.
Kesepakatan ini menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam memastikan anak-anak terlantar memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak-haknya. Penanganan persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada satu lembaga atau pemerintah daerah, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas pemerintahan dan lembaga.
Salah satu upaya yang didorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah mencari alternatif pendanaan melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan daerah (Perusda) maupun perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur diharapkan turut mengambil bagian dalam mendukung penanganan anak-anak terlantar.
Dengan keterlibatan berbagai pihak tersebut, keterbatasan anggaran pemerintah diharapkan tidak menjadi penghalang dalam memenuhi kebutuhan dasar, memberikan perlindungan, serta pendampingan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian negara.
Di Kota Samarinda, upaya memperkuat perlindungan anak juga telah dilakukan melalui tiga instrumen kebijakan. Pertama, Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Melalui kebijakan ini, masyarakat didorong terlibat hingga tingkat kelurahan dan lingkungan dalam melakukan pencegahan, deteksi dini, pelaporan, serta pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan.
Kedua, Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2025 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda. Ketiga, landasan pelayanan melalui Unit Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UP-PKSAI) yang telah diatur dalam Perwali Nomor 11 Tahun 2019.
Ketiga instrumen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Samarinda membangun sistem perlindungan anak yang lebih terkoordinasi dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Melalui kesepakatan bersama di tingkat provinsi ini, kolaborasi lintas daerah dan lembaga diharapkan semakin kuat. Dengan demikian, pemenuhan hak anak-anak terlantar dapat ditangani secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. (*).

















